MOROWALI – Aktivitas tambang PT Mitra Mineral Perkasa (MMP) di wilayah PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM), Desa Laroenai, Bungku Pesisir, lumpuh total mulai Sabtu, 30 Mei 2026. Ratusan buruh kontraktor resmi mogok kerja. Pemicunya: kontrak kerja diduga cacat hukum dan jam kerja diperas habis-habisan.
Rustam, perwakilan yang mendampingi buruh, membongkar borok kontrak yang disodorkan perusahaan.
“Kontraknya tidak ada legal hukumnya. Maksudnya tidak ada materainya. Bagaimana mau sah kalau materai saja tidak ada? Ini jelas merugikan karyawan,” tegas Rustam, Sabtu (30/05/2026).
Tak hanya soal materai. Buruh juga dibenturkan dengan jam kerja yang melebihi aturan. Perjanjian awal menyebut 40 jam per minggu. Faktanya, mereka dipaksa bekerja hingga 49 jam.
Lebih parah lagi, upah pokok yang seharusnya sudah naik mengikuti aturan baru 2026, tak kunjung disesuaikan.
“Besik belum naik sampai hari ini. Padahal aturannya 2026 sudah harus naik. Tidak ada kenaikan sama sekali. Karyawan dirugikan,” ungkap Rustam.
TUTUP TOTAL, SIAP GEMPUR DISNAKER
Aksi mogok ini bukan main-main. Seluruh kegiatan dikontraktor PT MMP berhenti total per hari ini. Tak ada aktivitas sama sekali.
“Ditutup semua, mogok semua. Kurang lebih 100 karyawan,” kata Rustam.
Para buruh yang sudah bekerja 2-3 tahun dengan status kontrak ini menuntut 2 hal: kenaikan upah pokok dan kejelasan kontrak yang sah secara hukum. Mereka menegaskan PT BCPM juga harus ikut bertanggung jawab.
Langkah selanjutnya: hearing bipartit di Disnakertrans Kabupaten Morowali. Rustam mengaku sudah berkoordinasi dengan Disnaker.
“Saya sudah sampaikan bahwa karyawan sudah mogok hari ini semua,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Prisilia selaku Humas Eksternal PT BCPM belum menanggapi konfirmasi atau membalas pesan WhatsApp.
Mogok ini menjadi alarm keras bagi dunia pertambangan Morowali. Kontrak tanpa materai dan upah yang ditahan, bom waktu yang akhirnya meledak hari ini.
(Yohanes)
