Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Pemerintahan

Tender Break Water Morowali Nyasar ke Luwu Utara, IMA Sulteng: Jangan Main-Main dengan Uang Rakyat!

234
×

Tender Break Water Morowali Nyasar ke Luwu Utara, IMA Sulteng: Jangan Main-Main dengan Uang Rakyat!

Sebarkan artikel ini

Morowali – Ikatan Mahasiswa Sulawesi Tengah-Makassar (IMA Sulteng-Makassar) menyoroti kejanggalan dokumen tender proyek Pembangunan Break Water Pengaman Pantai Pulau Buton, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali.

Proyek senilai lebih dari Rp2 miliar dari APBD Morowali 2026 itu dinilai bermasalah karena lokasi pekerjaan yang tercantum justru berada di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Ketua Umum IMA Sulteng-Makassar,  Afdal Saputra menilai alasan “salah ketik” atau human error tidak dapat diterima untuk proyek infrastruktur vital.

“Dokumen negara yang menyangkut hajat hidup masyarakat pesisir tidak boleh dikerjakan secara amatir. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pelecehan terhadap hak masyarakat,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Jumat (22/05/2026).

Empat Tuntutan IMA Sulteng-Makassar kepada Pemkab Morowali:

1. Klarifikasi Terbuka dalam 1×24 Jam
Dinas PUPR dan UKPBJ Morowali diminta memberikan penjelasan rasional kepada publik terkait kesalahan lokasi proyek.

2. Audit dan Investigasi Hukum
Inspektorat dan aparat penegak hukum diminta memeriksa proses pengadaan untuk memastikan apakah ini murni kelalaian administratif atau ada indikasi permainan tender.

3. Sanksi Tegas bagi Oknum Terlibat
Jika ditemukan unsur kesengajaan atau manipulasi dokumen, pihak terkait harus diproses hukum tanpa pandang bulu.

4. Penyelamatan Anggaran Daerah
Seluruh dana APBD Morowali harus dipastikan digunakan untuk pembangunan di wilayah Morowali, bukan dialihkan ke daerah lain.

IMA Sulteng-Makassar menilai kejanggalan ini mencederai rasa keadilan masyarakat Pulau Buton yang sedang menghadapi ancaman abrasi. Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa masyarakat dan mahasiswa siap menggelar aksi besar jika tuntutan tidak dipenuhi.

“Satu rupiah pun uang rakyat Morowali tidak boleh salah sasaran, apalagi dialihkan ke provinsi lain tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar perwakilan IMA Sulteng-Makassar.

Kasus ini kini menjadi ujian bagi Pemkab Morowali untuk menunjukkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik.

 

(Yohanes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250 Example 728x250 Example 728x250