Morowali — Amarah massa pecah lagi. Laskar Anti Korupsi (LAKI) Pejuang 45 Dewan Pimpinan Daerah Sulteng pasang badan untuk warga Nambo dan menembak langsung Pemkab Morowali. Kalau tuntutan pencopotan dan penangkapan Kades Nambo tidak dieksekusi dalam hitungan hari, aksi gempuran bakal berlanjut sampai kantor bupati lumpuh.
Tinta kesepakatan yang baru saja ditandatangani Rabu 13 Mei 2026 dianggap sampah kalau tidak ada tindakan nyata di lapangan.
“Pembinaan” Rp1,5 Miliar: Tamparan Muka Rakyat Nambo
Kemarahan meledak setelah aksi Selasa 12 Mei 2026. Saat warga Nambo menuntut kejelasan atas dugaan kerugian negara Rp1,5 miliar akibat kebijakan Kades Nambo, jawaban dari Kabid Pemerintahan Desa bikin darah mendidih: cuma “pembinaan”.
“Kami marah besar! Masa korupsi Rp1,5 miliar dijawab pembinaan? Ini penghinaan terang-terangan ke rakyat!” sentak Ketua Laskar Pejuang 45, Amiruddin Mahmud, dengan nada tinggi.
Bagi massa, kata “pembinaan” sudah jadi tameng basi untuk melindungi pelaku. Pola lama itu ditolak mentah-mentah. Yang mereka mau sekarang cuma satu: proses hukum dan copot jabatannya.
Kesepakatan di PMD: Ditandatangani, Tapi Belum Dieksekusi
Tekanan massa akhirnya memaksa Dinas PMD Morowali menggelar pertemuan darurat Rabu 13 Mei 2026. Hasilnya, kesepakatan bersama ditandatangani di atas meja. Isinya tegas:
1. Proses hukum dan administrasi Kades Nambo dan Ketua BPD harus jalan
2. Pemberhentian Kades Nambo harus ditandatangani Bupati Morowali
3. Eksekusi tanpa tunda sesuai pernyataan sikap yang sudah diajukan
“Kesepakatan sudah ada. Sekarang tinggal eksekusi. Kami kasih waktu 1 bulan. Lewat dari itu, aksi ke Kantor Bupati tidak bisa kami tahan lagi,” ancam Amiruddin.
Yang hadir dalam pertemuan itu: Kepala Kesbangpol Morowali Ir. Muhammad Rizal, Kasat Pol PP, Kasat Bima Polres Morowali, perwakilan Sekretaris DPMD, dan Kabid DPMD. Bupati Morowali mangkir. Alasannya klasik: mendampingi Gubernur Sulteng.
Ultimatum Final: Copot Sekarang, Atau Morowali Ribut Terus
LAKI Pejuang 45 bersumpah tidak ada agenda politik di balik aksi ini. Mereka turun murni karena warga Nambo dipermainkan dan keadilan tak kunjung datang.
“Kalau tuntutan tidak dieksekusi, kami akan ribut terus. Solusinya cuma satu: copot Kades Nambo sekarang juga, tangkap, proses hukum. Tidak ada tawar-menawar!” tegas Amiruddin.
Aksi 13 Mei adalah lanjutan dari amarah 12 Mei. Massa sudah muak dengan dialog kosong tanpa kepastian hukum.
Sekarang bola panas ada di tangan Dinas PMD dan Bupati Morowali. Kalau dalam 1 bulan tidak ada langkah konkret, Morowali siap diguncang aksi yang jauh lebih besar.
9 Tuntutan Laskar Anti Korupsi 45: Ini Daftar Dosa yang Harus Dibayar
LAKI 45 tidak main-main. Mereka menyodorkan 9 tuntutan keras ke aparat:
1. Kejari Morowali segera tetapkan Kades Nambo dan kroni sebagai tersangka dan tahan atas dugaan penggelapan dana CSR Terminal Khusus Rp1 miliar
2. Usut tuntas dugaan korupsi dana CSR sewa PT RUJ Rp4 miliar dan CV Ansafar Wira Karya Rp10 miliar
3. Usut penerbitan SKT atas nama Frans Salim yang bersumber dari aset desa
4. Bupati Morowali kembalikan aset tanah Desa Nambo dari PT RUJ sesuai UU Desa No 6/2014
5. Bupati berhentikan Kades Nambo karena melanggar putusan PN Poso
6. Inspektorat buka hasil audit investigasi dana ADD dan DD ke publik, lalu rekomendasikan ke Kejari untuk proses hukum
7. DPMD fasilitasi administrasi pemberhentian Kades karena melanggar sumpah jabatan
8. DPMD urus sisa masa jabatan Kades lewat mekanisme PAW atau Pj
9. Bupati tindaklanjuti rekomendasi Satgas PKA Sulteng 9 Desember 2025, notulen rapat 7 Januari 2026, dan 16 Oktober 2020
“Restorasi kepemimpinan Desa Nambo hanya bisa terjadi kalau penyimpangan ditindak tegas dan aset desa dikembalikan. Kehadiran Kades dari awal sampai akhir dianggap perbuatan melawan hukum atas nama pribadi,” tegas Amiruddin.
Analisis Singkat:
Pemkab Morowali sekarang ada di persimpangan. Kalau memilih diam, artinya mereka siap berhadapan langsung dengan amarah massa yang sudah kehilangan kepercayaan. Kalau berani eksekusi, ini akan jadi ujian pertama serius bagi kepemimpinan Bupati dalam menghadapi kasus dugaan korupsi di level desa.
(Yohanes / Whatsapp : 081371835194)
