Jakarta, bedahnusantaraindonesia.id- Lembaga Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) melakukan aksi damai di komisi pemberantasan korupsi republik indonesia ( KPK RI ), pada 23 juli 2024.
Hadirnya para mahasiswa tersebut tidak lain untuk menyuarakan terkait adanya dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara.
Alki Sanagri selaku ketua umum Konsorsiuma Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) dalam orasinya meminta kepada pimpinan tertinggi KPK RI untuk segera memeriksa kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara (BPJN Sultra) dan PT. Agung Saran Persada yang diduga telah melakukan korupsi.
Indikasi korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala BPPJ Sultra mulai dari pekerjaan reservasi jalan Nasional penghubung Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah yang mangkrak di Desa Sambandete Konawe Utara.
Indikasi korupsi yang kedua, kata Alki Sanagri adalah pembangunan preservasi jalan nasional pomalaa-wolulu yang diduga menggunakan batu karang dan itu diduga tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dengan pagu anggaran 130 milyar.
Harusnya, “Anggaran yang fantastis itu tidak menggunakan batu karang yang kualitas ketahanannya diduga tidak akan kuat ulasnya,” ucap Alki sapaan akrabnya itu.
Aktivis yang biasa disapa Alki itu juga mendesak KPK RI segera memanggil dan memeriksa Kepala Balai BPJN Sultra, Satker dan PPK Wilayah Kolaka, serta Kontraktor Pelaksana agar bisa dibongkar indikasi korupsi yang terjadi. Ulasnya
Untuk itu kami akan terus melakukan pelaporan dan aksi di KPK dan kementerian PUPR agar kepala BPJN Sultra dan PT. Agung Sarana Persada dapat terperiksa dan tertangkap atas dugaan indikasi korupsinya, tutup Alki sanagri.(Al)
