Morowali – Ikatan Mahasiswa Sulawesi Tengah (IMA SULTENG) Makassar angkat bicara keras atas dugaan pengerjaan proyek drainase di depan SPBU Bahodopi yang dikerjakan asal-asalan. Mereka menyebut temuan warga itu bukan sekadar kelalaian teknis, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Ketua IMA SULTENG Makassar, Afdal Saputra menyoroti metode pencampuran material secara manual tanpa mesin molen di lokasi proyek. Menurutnya, hal itu menunjukkan rendahnya pengawasan dan profesionalisme kontraktor pelaksana.
“Drainase itu urat nadi jalan raya, apalagi di wilayah padat seperti Bahodopi. Jika semen dicampur serampangan, kekuatannya tidak akan terjamin,” ujarnya dengan nada geram, Kamis(21/05/2026)
Ia khawatir proyek tersebut hanya jadi formalitas untuk menggugurkan kewajiban anggaran.
“Jangan sampai saat musim hujan tiba, bangunan itu jebol dan rakyat kembali yang dirugikan oleh banjir,” tegasnya.
Papan Proyek Hilang, Diduga Langgar UU KIP
Sorotan tajam juga diarahkan pada hilangnya papan informasi proyek di lokasi. IMA SULTENG menilai ini pelanggaran nyata terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.
“Rakyat adalah pemilik sah anggaran tersebut. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, tidak boleh ada proyek siluman di Morowali,” katanya.
Tanpa papan proyek, masyarakat tidak bisa mengawasi. “Siapa pelaksananya? Berapa nilai kontraknya? Berapa lama masa kerjanya? Semua harus terang benderang, bukan disembunyikan!” lanjutnya.
Desak Pemda Morowali Sidak dan Blacklist Kontraktor Nakal
Sebagai representasi mahasiswa asal Sulteng di Makassar, IMA SULTENG mendesak Pemda dan Dinas PU Kabupaten Morowali segera turun melakukan sidak dan evaluasi total di lapangan.
“Kami menuntut tindakan nyata. Jangan tunggu sampai infrastruktur itu hancur baru dievaluasi. Jika terbukti ada kontraktor nakal yang bermain dengan kualitas demi keuntungan pribadi, Pemda harus berani mengambil tindakan tegas, termasuk mem-blacklist perusahaan tersebut.”
Menutup pernyataan, Ketua IMA SULTENG menegaskan mahasiswa akan terus mengawal penggunaan uang rakyat di tanah kelahiran mereka.
“Morowali adalah daerah dengan kontribusi ekonomi besar, sudah sepatutnya rakyat menikmati infrastruktur berkualitas terbaik, bukan sisa-sisa pengerjaan asal jadi. Kami akan mengawal kasus ini sampai ada kejelasan dan perbaikan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat, bukan penguapan anggaran!”
(Yohanes)
