Morowali— Aktivitas Pelabuhan Kelas III Bungku di Kabupaten Morowali kembali menuai sorotan tajam. Forum Rakyat Bersatu (Forbes) Morowali menilai, mobilisasi kontainer yang intens di wilayah tersebut tidak hanya menimbulkan polusi udara, tetapi juga berdampak buruk terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat, Selasa(05/08/2025)
Ketua Umum Forbes Morowali, Abdul Jamil, menegaskan bahwa keresahan warga telah berulang kali disampaikan melalui berbagai jalur, mulai dari aksi lapangan hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Morowali. Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari pihak pelaksana kegiatan maupun pemerintah daerah.
“Setiap hari, debu dari kendaraan kontainer terus beterbangan tanpa kendali. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan warga. Rumah-rumah terpapar debu, dan masyarakat merasa terusik di tanah mereka sendiri,” tegas Jamil.
Selain persoalan lingkungan, Forbes juga menyoroti minimnya pelibatan tenaga kerja lokal dalam aktivitas pelabuhan. Abdul Jamil menyayangkan bahwa kehadiran investasi besar justru tidak membawa manfaat langsung bagi warga sekitar.
“Mengapa masyarakat hanya menjadi penonton di atas tanah mereka sendiri? Anak-anak muda lokal membutuhkan pekerjaan, bukan hanya menjadi saksi dari lalu-lalang truk kontainer dan kerusakan lingkungan. Ini tidak adil,” ungkapnya.
Lebih jauh, Forbes menekankan pentingnya menjaga identitas budaya lokal yang kian terpinggirkan. Jamil mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tidak mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Bungku.
“Jika kegiatan pelabuhan terus berjalan tanpa arah yang berpihak pada rakyat, bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga karakter sosial dan budaya daerah bisa hancur pelan-pelan. Pembangunan seharusnya melindungi, bukan mengikis,” katanya.
Untuk itu, Forbes mendesak pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, dan pihak perusahaan untuk segera duduk bersama masyarakat guna merumuskan solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan warga.
“Kami tidak menolak investasi, tetapi kami menolak ketimpangan dan pengabaian. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka rakyat sendiri yang akan turun ke jalan untuk mempertahankan hak, ruang hidup, dan budayanya,” pungkas Abdul Jamil, yang juga akrab disapa Hanto
Yohanes
