Morowali, Sulawesi Tengah — Juru Kampanye Ekologi dan Hak Asasi Rakyat Morowali (Ecohari), Sahril, menilai degradasi ekosistem mangrove di pesisir Morowali telah mencapai status darurat ekologis. Berdasarkan analisis data periode 2019–2025, Morowali tercatat melepaskan sekitar 990.900 ton emisi CO₂ ke atmosfer akibat hilangnya hutan mangrove sebagai penyerap karbon alami (blue carbon).
Dalam kurun enam tahun terakhir, Morowali kehilangan sekitar 270 hektare mangrove, setara dengan 378 lapangan sepak bola standar internasional. Luasan mangrove yang pada 2019 mencapai ±4.050 hektare menyusut menjadi ±3.780 hektare pada 2025. Ecohari menilai kondisi ini menunjukkan kerusakan mangrove bukan kejadian insidental, melainkan proses sistemik yang terus berlangsung.
“Penurunan ini bukan sekadar angka statistik. Ini bukti bahwa pembangunan industri pesisir di Morowali berlangsung dengan mengorbankan ekosistem dan keselamatan ekologis masyarakat,” tegas Sahril.
Analisis tren enam tahun juga menunjukkan penurunan kualitas ekosistem mangrove. Pada 2019, sekitar 38,6 persen mangrove Morowali berada dalam kategori sangat baik (excellent). Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi 31 persen. Sebaliknya, kawasan mangrove dalam kondisi rusak (poor) meningkat dari kisaran 850–900 hektare menjadi lebih dari 1.000 hektare.
Data per Desember 2025 mencatat, sekitar 31 persen mangrove masih tergolong sangat baik, 42,3 persen berada dalam kondisi sedang dan rentan, sementara 26,7 persen telah masuk kategori buruk dan membutuhkan penanganan serta rehabilitasi segera.
Ecohari menilai kerusakan mangrove membawa dampak berlapis, mulai dari hilangnya perlindungan alami pesisir terhadap abrasi dan banjir rob, rusaknya habitat biota laut, terancamnya mata pencaharian nelayan, hingga meningkatnya emisi karbon yang memperparah krisis iklim.
“Setiap hektare mangrove yang hilang berarti hilangnya penyangga kehidupan pesisir dan bertambahnya racun karbon di udara yang kita hirup. Ironisnya, ini terjadi di tengah klaim pembangunan berkelanjutan,” lanjut Sahril.
Ecohari mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera menghentikan alih fungsi mangrove, mengevaluasi seluruh izin industri di kawasan pesisir Morowali, serta memastikan restorasi mangrove dilakukan secara serius, berbasis ekologi, dan melibatkan masyarakat lokal.
“Morowali hari ini menjadi alarm nasional. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, yang diwariskan bukan kesejahteraan, melainkan krisis ekologis jangka panjang,” tutupnya.
(Rilis: Ecohari Morowali)
