Morowali – http://bedahnusantaraindonesia.id – Suhu politik di Kabupaten Morowali menghangat. Ketua DPD Laskar Antikorupsi Pejuang 45 Sulawesi Tengah, Amirudin Mahmud, melontarkan pernyataan tegas terkait arah pengelolaan keuangan daerah dan relasi eksekutif-legislatif.
“Prinsipnya sederhana: uang negara wajib untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Amirudin dalam pernyataan resminya, Rabu malam, 24 Juni 2026.
Amirudin menganalogikan pengelolaan anggaran negara dengan pengelolaan bisnis. Menurut dia, seorang pengusaha akan gagal dan bangkrut jika tidak cakap mengelola keuangan. “Negara pun demikian. Jika keuangan daerah tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, yang menjadi korban adalah rakyat,” ujarnya.
Sorotan Tajam ke DPRD
Pernyataan LAKI Pejuang 45 ini muncul di tengah dinamika pembahasan program kerja Bupati Morowali di DPRD. Tanpa menyebut fraksi atau nama, Amirudin secara terbuka mengajak segenap anggota DPRD untuk mendukung program Bupati yang dinilai pro-rakyat.
“Ketika eksekutif dan legislatif berjalan seiring, pembangunan akan lancar dan rakyat merasakan manfaatnya. Ikuti saja program yang sudah dirancang baik untuk kepentingan rakyat,” tutur Amirudin.
Ia menegaskan, visi dan misi yang dijalankan Bupati merupakan amanah dari seluruh lapisan rakyat Morowali. Karena itu, dukungan terhadap program Bupati sama artinya dengan keberpihakan kepada rakyat.
Bappeda Juga Akui Program Bupati Pro-Rakyat
Amirudin Mahmud, yang akrab disapa Udin Teropong, menceritakan hasil pertemuannya dengan Bappeda Kabupaten Morowali. Menurut dia, Kepala Bappeda Morowali, mengakui dan mengamini pernyataan LAKI Pejuang 45 terkait arah kebijakan bupati yang berpihak pada rakyat.
Pengakuan itu disampaikan pasca koordinasi dan pertemuan kepala desa dari 2 kecamatan. Amirudin menyebut Bappeda sejalan dengan visi misi bupati karena semua program yang dijalankan memang untuk kepentingan masyarakat. Ia memberi apresiasi dan “jempol” atas cara bupati menjalankan pemerintahan.
“Bupati saat ini benar-benar menjalankan politik pemerintahan yang tidak membeda-bedakan,” kata Amirudin menirukan keterangan Kepala Bappeda.
Ia menambahkan, dalam penggunaan kekuasaan eksekutif, khususnya pengisian jabatan, bupati rata-rata menjalankan sesuai mekanisme dan mengutamakan kepentingan rakyat. Bappeda menegaskan akan terus mendukung program bupati selama berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
Peringatan Keras
LAKI Pejuang 45 menyatakan akan berada di garda terdepan mengawal setiap rupiah uang rakyat. Organisasi itu berjanji akan “berbicara lantang” jika menemukan kebijakan yang tidak berpihak pada kenegaraan dan kerakyatan.
“Jika uang rakyat dikelola benar, rakyat sejahtera. Namun ketika diselewengkan untuk kepentingan pribadi, LAKI Pejuang 45 tidak akan tinggal diam,” tegas Amirudin.
Sinyal ini dibaca sejumlah pihak sebagai tekanan politik kepada DPRD Morowali. Beberapa program prioritas Bupati dalam APBD 2026 memang diketahui masih dalam tahap pembahasan alot di tingkat komisi. LAKI Pejuang 45 seolah ingin memastikan tidak ada tarik-menarik kepentingan yang menghambat program untuk rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Morowali belum memberikan tanggapan atas pernyataan LAKI Pejuang 45 tersebut. Upaya media ini untuk mengonfirmasi sejumlah pimpinan fraksi juga belum membuahkan hasil.
(Redaksi /Whatsapp : 081371835194)
