Foto Sebelah Kanan Kuswandi
Sulawesi Tengah – Gelombang protes terhadap aktivitas PT Vale Indonesia Tbk di wilayah Bungku Timur, Kabupaten Morowali, terus berlanjut. Selain orasi dari 13 kepala desa dan masyarakat lingkar tambang, kritik tajam juga datang dari mantan Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, S.IP, dalam diskusi bersama manajemen PT Vale di kantor perusahaan tersebut, Senin (13/10/2025).
Dalam forum yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, S.E., Kuswandi menyoroti keras sikap PT Vale yang dinilainya tertutup dan tidak transparan terhadap pemerintah daerah.
“Bapak tidak punya niat baik. Bapak sembunyi-sembunyi melakukan rekrutmen. Selama saya di pemerintahan daerah, bapak tidak pernah membuka data rekrutmen ke Dinas Tenaga Kerja,” tegas Kuswandi di hadapan perwakilan PT Vale Indonesia IGP Morowali, Wafir.
Ia menilai perusahaan tambang tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan Pemda terkait perekrutan tenaga kerja lokal.
“Selama ini tidak ada MoU dengan pemerintah daerah soal tenaga kerja. Rekrutmen dilakukan sepihak, tanpa melibatkan pemerintah,” ujarnya.
Kuswandi yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Morowali periode 2024–2029 itu menegaskan agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas PT Vale.
“Saya minta kepada Wakil Bupati Morowali, tolong PT Vale ini diawasi dengan baik. Lemahnya pengawasan membuat masyarakat akhirnya menuntut keadilan. Ini bukan hanya tanggung jawab PT Vale, tapi juga pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap kebijakan perekrutan tenaga kerja lokal yang disebut dalam dokumen Amdal dengan perbandingan 70 persen tenaga lokal dan 30 persen non-lokal.
“Bapak sendiri yang mengingkari. Faktanya, hanya sekitar 30 persen warga lokal yang bekerja di PT Vale. Rekrutmen sekarang mayoritas dari luar, saya tahu itu,” ungkap Kuswandi.
Lebih jauh, ia menyinggung pembangunan smelter PT Vale di Desa Sambalagi yang dinilai mengabaikan potensi masyarakat Bungku Timur.
“Bangun smelter di Sambalagi itu justru menghilangkan kesempatan bagi anak-anak lokal di Bungku Timur. Padahal wilayah konsesi PT Vale di Blok Bahodopi mencapai 22 ribu hektare. Tapi yang dapat peluang justru orang luar,” ujarnya.
Kuswandi juga menilai koordinasi PT Vale dengan pemerintah daerah sangat minim.
“Selama saya di DPRD, bapak tidak pernah datang berkoordinasi. Baru ketika ada masalah seperti ini, baru datang minta dibantu,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menutup pernyataannya, Kuswandi menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal hanya bisa tercapai jika perusahaan benar-benar membuka ruang keterlibatan bagi pengusaha lokal di wilayah operasinya.
“Kalau memang smelter di Sambalagi bagian dari PT Vale, berikan kesempatan yang sama bagi pengusaha lokal dari Bungku Timur dan Bahodopi. Libatkan mereka dalam pekerjaan di sana. Itu baru namanya pemerataan,” tegasnya.
(Yohanes)
