Morowali– Aliansi Masyarakat Morowali Menggugat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Morowali, Selasa (02/09/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan dan protes terhadap memburuknya situasi demokrasi di Indonesia, meningkatnya tindakan represif aparat, serta mandeknya agenda legislasi pro-rakyat.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Amrin, menegaskan bahwa negara saat ini dinilai gagal menjalankan mandat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, negara mempersempit ruang sipil, mereduksi partisipasi masyarakat, dan merespons suara kritis dengan tindakan kekerasan.
“Negara semakin menunjukkan wajah otoritarianisme. Demokrasi substantif sedang berada di titik kritis. Penangkapan sewenang-wenang, kekerasan aparat, dan kriminalisasi massa aksi menjadi bukti bahwa negara tidak lagi melindungi rakyat, tetapi justru menakut-nakuti mereka,” ujar Amrin.
Aliansi menyoroti lambannya pengesahan sejumlah rancangan undang-undang penting seperti RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). RUU tersebut dianggap mendesak untuk melindungi hak-hak masyarakat, memberantas korupsi, mengakui hak-hak masyarakat adat, dan menjamin perlindungan pekerja domestik, mayoritas perempuan, yang selama ini rentan diskriminasi.
Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dinilai memperburuk kondisi buruh dan pekerja, memperbesar fleksibilisasi kerja, mengurangi hak pesangon, serta memudahkan PHK. Situasi ini dianggap memperparah ketimpangan sosial-ekonomi dan mengancam hak konstitusional warga untuk mendapatkan pekerjaan layak.
Aliansi juga mengecam impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu dan kontemporer, revisi UU TNI dan rencana revisi KUHAP yang dinilai mengikis prinsip negara hukum serta memperkuat dominasi aparat keamanan di ruang sipil.
Tuntutan Aliansi Masyarakat Morowali Menggugat:
1. Segera sahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
2. Laksanakan reformasi partai politik dengan menindak tegas kader yang indisipliner dan melakukan reformasi total sistem kaderisasi.
3. Revisi kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja agar berpihak pada buruh dan pekerja sesuai prinsip keadilan sosial.
4. Reformasi kepolisian secara menyeluruh dengan menghapus kultur militeristik, menghentikan kekerasan terhadap massa aksi, dan mengembalikan fungsi polisi sebagai pelindung rakyat.
5. Tolak impunitas dan adili pelaku pelanggaran HAM.
6. Tolak revisi KUHAP yang memperbesar kuasa aparat dan mengancam demokrasi.
7. Bebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap di seluruh Indonesia tanpa syarat.
Aksi yang diikuti ratusan massa ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Aliansi menyerukan agar pemerintah segera mendengar aspirasi rakyat dan menghentikan praktik kekerasan negara.
“Hidup Rakyat!” teriak massa menutup aksi dengan seruan solidaritas.
Yohanes
