MOROWALI, bedahnusantaraindonesia.id – Perwakilan Aliansi Masyarakat Petani Bersatu, Wati, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, yang telah memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan di Bahomotefe, Kamis (29/10/2026).
Ia menilai pertemuan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, baik di kawasan hutan maupun di area penggunaan lain (APL).
Wati, yang merupakan petani asal Desa Dampala, mengatakan masyarakat menyambut baik kesempatan berdialog langsung dengan bupati. Menurutnya, mediasi tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan lahan yang mereka kelola.
“Kami sudah puas dan kami berterima kasih dengan Pak Bupati yang sudah datang serta memfasilitasi kami. Ini juga ajang kami silaturahmi dengan beliau dan mengobati rasa kangen kami. Jadi, terima kasih Pak Bupati sudah memberikan solusi yang terbaik untuk kami dan pemahaman seperti apa boleh dan tidak bolehnya kami, baik itu di lahan kawasan maupun APL,” ujar Wati.
Dalam diskusi tersebut ia menjelaskan, selama ini masyarakat hanya ingin mengelola lahan yang telah dimanfaatkan sejak 2012. Namun, menurutnya, masyarakat belum mendapatkan edukasi dan sosialisasi yang memadai mengenai batasan aktivitas di dalam kawasan hutan maupun lahan yang dapat dikelola sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum memahami secara jelas perbedaan antara lahan yang boleh dimanfaatkan dan lahan yang memiliki pembatasan penggunaan. Karena itu, Wati berharap ke depan ada edukasi yang lebih intensif agar masyarakat tidak salah memahami aturan dan dapat menjalankan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Wati juga menegaskan bahwa masyarakat terbuka untuk berdiskusi guna menemukan penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Ia berharap pemerintah daerah tetap konsisten mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait proses penurunan status kawasan pada lahan yang menjadi persoalan.
“Mudah-mudahan ke depan Pak Bupati juga konsisten dalam (membela) hak-hak kami,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan perusahaan mengatakan pihaknya akan melanjutkan dialog dan diskusi, terutama dengan masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan kawasan.
Melalui mediasi tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat terus terjalin. Edukasi dan sosialisasi mengenai ketentuan kawasan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat memahami aturan yang berlaku, sementara aspirasi terkait pengelolaan lahan dapat dibahas melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai.
(Sumber : Adit)
