PALU – Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf gerak cepat. Turun langsung ke Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bidang Pertanahan se-Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur, Rabu (29/07/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sulteng Anwar Hafid ini jadi “alarm” buat semua kepala daerah. Soalnya KPK, ATR/BPN, dan Pemprov sama-sama soroti 1 hal: masih banyak tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat.
“Pak Gubernur sampaikan masih banyak aset tanah Pemda yang belum tersertifikasi. Makanya kita didorong percepat, biar status kepemilikannya punya kepastian hukum,” kata Inspektur Inspektorat Morowali, Ashar.
KPK Turun Tangan
Perwakilan KPK dalam rakor itu menekankan, percepatan sertifikasi aset daerah terutama tanah adalah kunci. Tujuannya jelas: memperkuat tata kelola, sekaligus menutup celah sengketa dan penyalahgunaan aset pemerintah.
Sementara itu, Direktorat ATR/BPN dan Staf Ahli Kementerian ATR/BPN mendorong kolaborasi. Pemda harus satu komando dengan Kanwil BPN dan kantor pertanahan kabupaten/kota. Mulai dari pendataan, pencatatan, sampai terbit sertifikat.
Komitmen Morowali: Tertib, Transparan, Akuntabel
Hadir bersama Bupati Iksan, jajaran Pemkab Morowali menegaskan sikap. Morowali berkomitmen memperkuat pengelolaan aset daerah.
“Ini bagian dari pencegahan korupsi di pelayanan publik. Aset harus jelas, tercatat, dan aman secara hukum,” tegas Ashar.
Dengan sertifikat di tangan, aset Pemda Morowali diharapkan tidak lagi jadi “lahan abu-abu” yang rawan disengketakan atau disalahgunakan.(*)
