Morowali – Praktik kotor “setoran” proyek kembali hidup di Kecamatan Menui Kepulauan. Oknum inisial (SN) diduga sudah pasang tarif: 6% dari setiap paket pekerjaan 2026, baik PL maupun tender. Warga menyebutnya “V” dan menyebut ini perampokan berjamaah berkedok pengadaan.
Menurut pengakuan warga, 12 Mei 2026, skema sudah disusun rapi. Nama proyek, pagu anggaran, sampai nama penerima sudah diketik. Di kolom sebelahnya, tertulis jelas: 6% V. Tanpa CV, tanpa lelang sehat. “Ini bukan bagi-bagi rezeki, ini pemerasan. Minta 6% ke tanpa sepengetahuan Bupati. Itu pidana, bukan kebiasaan,” tegas warga.
Tahun 2025 angkanya 5%. Tahun 2026 naik jadi 6%. Naiknya persentase disebut bukti bahwa praktik ini makin berani karena dibiarkan. Inisial (SN) diduga mengatur semua proyek di Menui Kepulauan: dari yang punya CV sampai warga biasa yang tidak punya badan usaha tapi dipaksa masuk daftar.
Warga menyoroti adanya dugaan pungutan sebesar persen tertentu yang dibebankan kepada pihak yang akan mengerjakan proyek di Kabupaten Morowali. Pembayaran diminta dilakukan setelah pekerjaan selesai atau saat pencairan 100%, namun kontraktor mengaku tidak mengetahui tujuan penggunaan uang tersebut.
Modus ini disebut mengatasnamakan “Tim Sukses”. Nama-nama yang diduga terlibat kabarnya akan diserahkan ke Dinas PUPR, Dinas Perumahan, dan Dinas Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali.
Untuk mencegah jeratan hukum dan menjaga pemerintahan yang bersih dari KKN, warga meminta kepala dinas terkait tidak merespons catatan tersebut. Langkah itu juga dinilai penting untuk menjaga nama baik Bupati Morowali.
“Kalau sudah tentukan persen duluan, itu bukan proyek, itu bancakan. UU Tipikor bilang itu pengkondisian. Tapi kok dibiarkan? Yang kena imbas pertama pelaku usaha kecil. Yang kedua, nama Bupati Morowali yang hancur karena ulah orang di bawahnya,” kata warga.
Warga mendesak aparat dan Bupati Morowali turun tangan sekarang, sebelum daftar nama dan angka 6% itu benar-benar jadi “surat sakti” untuk menggasak anggaran. “Jangan tunggu uangnya habis baru ribut. Ini sudah terang-benderang ada catatan 6% V. Kalau dibiarkan, Morowali jadi ladang rampok berdasi,” tutupnya.
(Yohanes / Whatsapp : 081371835194)
