MOROWALI – Polemik aktivitas bongkar muat di kawasan PT Indonesian Green Industrial Park (IGIP) dan PT ATI kian menghangat. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Lokal Sambalagi bersama DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Morowali kini bersuara lantang, mendesak agar persoalan ini tidak dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
Mereka menuntut satu hal sederhana: Selesaikan lewat forum resmi! Libatkan pihak yang punya kewenangan, yakni KUPP Kelas III Bungku atau penyelenggara pelabuhan.
Bagi APBMI Morowali, ini bukan sekadar soal rebutan proyek. Ini soal kepastian hukum, soal tertib aturan bongkar muat sesuai regulasi, dan soal nasib keberlangsungan usaha lokal di tanah sendiri.
Faktanya, kerja sama bongkar muat antara PBM lokal dan PT IGIP sudah berjalan harmonis selama kurang lebih satu tahun. Namun, sejak terjadi pergantian manajemen di tubuh perusahaan, pola kerja sama itu tiba-tiba buyar. Kepastian usaha PBM lokal pun terancam, hingga memicu aksi penyampaian aspirasi.
Ketua Bidang Terminal Khusus DPC APBMI Kabupaten Morowali, Masri Sumendeo, menegaskan pihaknya tetap menempuh jalur elegan dan sesuai aturan.
“Kami tidak menolak investasi. Kami justru ingin investasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi daerah. Yang kami minta sederhana, persoalan bongkar muat ini diselesaikan melalui forum resmi dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Jangan sampai kepentingan usaha lokal justru tidak mendapatkan kepastian,” tegas Masri, Sabtu (26/9/2026).
Masri menilai, tanpa melibatkan otoritas pelabuhan, persoalan ini akan terus liar dan tidak ada ujungnya. Mekanisme resmi mutlak diperlukan agar kegiatan bongkar muat berjalan tertib dan semua pihak mendapat kepastian yang sama.
Karena itu, DPC APBMI Morowali dan PBM Lokal Sambalagi mendesak PT IGIP untuk segera membuka kembali meja perundingan. Pertemukan manajemen perusahaan, PBM Lokal Sambalagi, DPC APBMI Morowali, dan KUPP Kelas III Bungku dalam satu forum resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin masalah ini selesai dengan baik. PBM lokal ingin bekerja, perusahaan ingin menjalankan kegiatan usahanya, dan pemerintah ingin investasi tetap kondusif. Semua kepentingan itu sebenarnya bisa berjalan bersama jika masing-masing pihak menghormati kewenangan dan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Pesan APBMI jelas: Jangan biarkan polemik bongkar muat ini menjadi preseden buruk bagi iklim investasi. Investasi harus jalan, tapi usaha lokal jangan dimatikan. Kepastian hukum dan kepastian berusaha harus berjalan beriringan demi iklim usaha yang sehat di Morowali.
Sampai berita ini diterbitkan, manajemen PT IGIP belum memberikan keterangan resmi terkait desakan forum resmi tersebut.
(Redaksi/Whatsapp:081371835194)
