Morowali — Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang melesat pesat akibat hilirisasi industri pertambangan, menuntut kehadiran lembaga pengawas publik yang adaptif dan independen.
Di tengah derasnya arus modal dan ekspansi mega-proyek nasional, insan pers daerah diharapkan mampu memerankan fungsi kontrol sosial secara berkelanjutan demi memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Urgensi tersebut mengemuka dalam acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali periode 2026–2029 di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Minggu (27/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menegaskan pemerintah daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan dan pengawasan pers. Keterbukaan terhadap kritik dan koreksi jurnalistik merupakan pilar penting bagi perbaikan kinerja birokrasi.
“Pemerintah tidak akan maju kalau tidak ada media. Mahasiswa dan wartawan, beritakan, kontrol, serta protes jika pemerintah salah. Kami butuh informasi dan koreksi itu agar kinerja dapat terus diperbaiki,” ujar Yusman.
Ia menilai lompatan indikator ekonomi Morowali di tingkat regional maupun nasional tidak terlepas dari peran wartawan yang aktif mengabarkan potensi dan dinamika pembangunan daerah. Namun, keberhasilan tersebut harus dikawal agar seluruh elemen masyarakat merasakan dampaknya secara merata.
Yusman mengimbau jajaran aparatur sipil negara dan pejabat publik di Kabupaten Morowali tidak memelihara sikap skeptis atau alergi terhadap kerja jurnalistik.
“Orang hebat adalah orang yang tidak alergi dikoreksi oleh media. Kita tidak boleh takut dengan media. Sinergi harus dibangun, termasuk dukungan penganggaran secara akuntabel, tanpa bertujuan menutup-nutupi kekurangan pemerintah,” katanya.
Pers Kebangsaan di Pusat Industri
Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan elemen masyarakat sipil itu juga diwarnai pesan dari Ketua PWI Sulawesi Tengah, Tri Putra Toana, yang dibacakan oleh Sekretaris PWI Sulteng, Temu Sutrisno. Prosesi pelantikan pengurus PWI Morowali dipimpin langsung oleh Dewan Kehormatan PWI Sulteng, Mahmud Matangara.
Dalam pidato bertajuk “Menjaga Investasi, Merawat Kebangsaan: Peran Strategis Pers di Tanah Morowali”, PWI Sulteng menyoroti posisi Morowali yang kini menjelma sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus simbol hilirisasi industri nasional.
Di tengah godaan arus modal dan megaproyek global, pers dituntut mempraktikkan paradigma “Pers Kebangsaan”. Konsep ini menegaskan bahwa karya jurnalistik harus memprioritaskan kepentingan nasional dan stabilitas daerah tanpa mengorbankan integritas profesi maupun independensi media.
“Pers Kebangsaan bukanlah pers yang asal memuji atau sekadar menjadi corong kekuasaan. Investasi memang membutuhkan iklim yang aman dan kondusif. Namun, menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berarti pers harus membisu terhadap isu-isu lingkungan, ketenagakerjaan lokal, atau dampak sosial,” tegas Temu Sutrisno.
PWI Sulteng menggarisbawahi, fungsi kontrol sosial yang dijalankan secara profesional justru merupakan benteng terkuat bagi keberlanjutan investasi itu sendiri. Kritik berbasis data, fakta, dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah instrumen preventif untuk mencegah krisis sosial dan ekologis yang lebih besar di masa depan.
Tiga Agenda Utama PWI Morowali
Menghadapi kompleksitas daerah industri, pengurus PWI Morowali yang baru dilantik diimbau memfokuskan kerja organisasi pada tiga agenda strategis.
Pertama, peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan. Isu industri pengolahan, lingkungan hidup, dan hukum ketenagakerjaan di Morowali berdimensi rumit, sehingga kapasitas wartawan harus terus diasah melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan terstruktur.
Kedua, pematuhan penuh terhadap Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di tengah gempuran disinformasi media sosial dan godaan judul provokatif (clickbait), pers resmi harus menjadi penyaring (filter) berita berbasis verifikasi ketat.
Ketiga, penegakan sinergi strategis dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha tanpa kehilangan independensi. PWI mendorong iklim keterbukaan informasi publik dibuka seluas-luasnya oleh birokrasi maupun pengelola kawasan industri untuk mencegah prasangka dan rumor liar di tengah publik.
Melalui pengukuhan ini, insan pers di Morowali diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di kawasan industri.(*)
