MOROWALI — Suasana Rapat Paripurna DPRD Morowali kemarin cukup panas. Sejumlah kritik mengarah ke Pemerintah Kabupaten Morowali. Salah satunya datang dari anggota DPRD, Putra Bonewa.
Menanggapi dinamika itu, Ketua IBR Morowali Asfar angkat suara. Baginya kritik adalah hal wajar. Itu bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang wajib dihormati.
Namun Asfar mengingatkan, kritik harus disampaikan secara objektif, proporsional, dan tetap melihat konteks besar pembangunan daerah secara menyeluruh. Jangan sampai dalam menyorot kekurangan, kita melupakan kerja bersama yang sudah berjalan.
“Kalau kita berada dalam satu rumah besar bernama Kabupaten Morowali, maka semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tersebut. Kritik tentu diperlukan, tetapi jangan sampai kritik yang disampaikan justru mengabaikan kerja bersama yang sudah dilakukan,” ujar Asfar, Minggu 16 Agustus 2026.
Beliau menggunakan perumpamaan yang cukup tajam. Kritik tanpa menghargai proses dan capaian bersama ibarat “meludah di gelas sendiri”.
Dan Asfar menegaskan, ungkapan itu bukan untuk menyerang pribadi maupun lembaga. Itu pengingat bahwa eksekutif dan legislatif adalah satu tim. Ketika ada keberhasilan, itu hasil kerja bersama. Ketika ada kekurangan, penyelesaiannya juga harus bersama.
“Jangan sampai kita membangun narasi yang justru melemahkan daerah sendiri,” katanya.
Menyoroti pembongkaran Tugu Bundaran yang sempat dibahas di paripurna, Asfar meminta masyarakat melihat persoalan itu secara objektif dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Setiap penataan kawasan pasti memiliki alasan teknis, perencanaan, dan pertimbangan dari pemerintah daerah.
“Setiap daerah tentu melakukan penataan sesuai kebutuhan perkembangan wilayah. Jangan melihat sebuah perubahan hanya dari sisi yang hilang, tetapi juga harus melihat tujuan dan manfaat ke depan,” ujar Asfar.
Menurutnya, penghargaan terhadap sejarah dan capaian pemerintahan sebelumnya tetap penting. Tetapi pembangunan juga harus bergerak mengikuti kebutuhan zaman, perkembangan wilayah, dan arah penataan kota.
Soal sorotan terhadap APBD dan Silpa, Asfar menilai persoalan anggaran harus dibahas berdasarkan data dan mekanisme pemerintahan. Angka Silpa tidak bisa langsung dimaknai sebagai kegagalan, karena ada banyak faktor yang memengaruhi. Mulai dari proses administrasi, regulasi, pengadaan, hingga kondisi pelaksanaan di lapangan.
Ia mendorong agar evaluasi anggaran dilakukan secara terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.
“Kalau ada program yang belum maksimal, mari diperbaiki. Kalau ada kendala, mari dicari solusi. Jangan berhenti pada kritik, tetapi harus ada jalan keluar,” katanya.
Di akhir, Asfar tetap menilai Pemerintah Kabupaten Morowali di bawah kepemimpinan Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah perlu dikawal, tetapi juga harus diberi ruang untuk bekerja.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi dukungan dan kolaborasi juga menjadi bagian penting dalam membangun daerah,” ujarnya.
“Morowali adalah milik kita bersama. Mari kita jaga dengan kritik yang membangun, komunikasi yang sehat, dan kerja nyata untuk kepentingan masyarakat,” tutup Asfar.(*)
