Morowali, Sulteng – Aliansi Mahasiswa Kecamatan Bahodopi Bersatu (AMKBB) menyoroti kebijakan verifikasi Beasiswa Pemerintah Daerah Morowali yang menggugurkan 46 mahasiswa asal Bahodopi. Penyebabnya: mereka tercatat sebagai penerima Beasiswa PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
AMKBB menilai kebijakan tersebut tidak adil dan menuntut Pemda Morowali membuka dasar hukum serta perbedaan substansi antara beasiswa daerah dan beasiswa swasta.
46 Mahasiswa Tersandung Verifikasi
Berdasarkan data yang beredar, sekitar 46 mahasiswa asal Kecamatan Bahodopi gagal lolos tahap verifikasi berkas Beasiswa Pemda. Kendala muncul karena status mereka sebagai penerima Beasiswa IMIP.
AMKBB menegaskan, kedua beasiswa memiliki sumber dan mekanisme berbeda. Beasiswa Pemda bersumber dari APBD, sementara Beasiswa IMIP merupakan program CSR atau pengembangan SDM yang dibiayai perusahaan swasta.
“Kebijakan yang otomatis menggugurkan penerima beasiswa swasta berpotensi tidak adil jika tanpa penjelasan rinci. Fokus seharusnya pada pendanaan ganda di komponen yang sama, bukan asal gugur karena dapat bantuan lain,” tegas AMKBB, Senin(08/06/2026)
Sosialisasi Dinilai Lemah
AMKBB juga mengkritik minimnya sosialisasi. Banyak mahasiswa baru mengetahui adanya larangan rangkap beasiswa saat sudah masuk tahap verifikasi administrasi, padahal seluruh persyaratan telah dilengkapi.
“Ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan. Pemerintah harus hadirkan mekanisme yang transparan, adil, dan tetap akuntabel,” lanjut AMKBB.
Empat Organisasi Mahasiswa Satu Suara
1. FK-PPMKB Palu
“Jika komponen beasiswa berbeda, perlu kajian mendalam. Jangan sampai mahasiswa kehilangan hak hanya karena dapat dukungan dari sumber berbeda. Di tengah biaya kuliah yang mahal, kolaborasi Pemda-swasta seharusnya jadi upaya bersama tingkatkan SDM daerah.”
2. IP2MBY Yogyakarta
Mempertanyakan kebijakan yang melarang penerima Beasiswa IMIP mendapat Beasiswa Pemda. “Dasar hukumnya harus dijelaskan terbuka. Beasiswa IMIP dari perusahaan, Beasiswa Pemda dari APBD. Dua program berbeda.”
3. FP2MB-Makassar
Mendorong Pemda memberi penjelasan transparan dan membuka ruang dialog. “Beasiswa tidak boleh hanya jadi instrumen bantuan, tapi wujud komitmen bersama bangun generasi muda Morowali.”
4. HIMP2KAB Sultra
Menyatakan keberatan atas pembatasan tanpa dasar hukum jelas. “Setiap kebijakan yang membatasi akses harus didasari regulasi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.”
Tuntutan AMKBB ke Pemda Morowali
AMKBB mendesak Pemda dan dinas terkait untuk:
1. Menjelaskan dasar hukum yang menyebabkan penerima Beasiswa IMIP tidak terverifikasi.
2. Membuka ruang dialog dengan mahasiswa, PT IMIP, dan pemangku kepentingan lain.
3. Melakukan evaluasi kebijakan agar tidak mengurangi akses pendidikan mahasiswa yang berhak.
4. Menjamin transparansi pengelolaan beasiswa daerah yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan.
“Keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tapi juga dari kemampuan menempatkan persoalan secara proporsional. Jangan sampai kebijakan peningkatan SDM justru mengurangi hak pendidikan mahasiswa,” tutup pernyataan AMKBB.
Hingga kini, Pemda Morowali belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.
(Yohanes / Whatsapp : 081371835194)
