Morowali — Ketegangan memuncak di Desa Laroenai, Bungku Pesisir. Ratusan karyawan kontraktor PT Mitra Mineral Perkasa (MMP) di bawah PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM) menggelar aksi pertemuan besar-besaran, Sabtu malam (30/05/2026). Isu utama: mogok kerja dan tuntutan keras agar perusahaan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap buruh.
Rustam, pendamping ratusan karyawan ini menegaskan bahwa massa buruh resah.
“Yang dibahas malam ini masalah mogok kerja. Karyawan minta agar tidak terjadi intimidasi dari pihak Perusahaan PT MMP-PT BCPM,” tegas Rustam, Sabtu malam.
Lebih dari 100 karyawan yang hadir satu suara: mogok kerja harus berjalan tanpa tekanan dari manajemen.
Soroti Kontrak Ilegal dan Jam Kerja Melebihi Aturan
Rustam membongkar dugaan pelanggaran fatal dalam kontrak kerja. Menurutnya, kontrak yang disodorkan ke karyawan cacat hukum.
“Tidak ada legalitas hukum karena tidak dibubuhi materai. Tentu tanpa materai, kontrak itu tidak sah. Ini jelas merugikan karyawan,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ. Buruh juga mempersoalkan jam kerja yang melenceng jauh dari perjanjian. Kontrak menyebut 40 jam per minggu, tapi realisasinya tembus 49 jam.
Persoalan upah juga meledak. Rustam menyebut upah pokok mandek meski aturan 2026 sudah berlaku.
“Besik belum naik sampai hari ini. Padahal aturan 2026 seharusnya sudah berlaku. Tidak ada kenaikan sama sekali,” ucap Rustam geram.
Manajemen Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, Prisilia selaku Humas Eksternal PT BCM belum memberi tanggapan. Konfirmasi dan pesan WhatsApp yang dikirimkan tidak dibalas.
Aksi mogok kerja ini berpotensi meluas jika tuntutan soal intimidasi, legalitas kontrak, jam kerja, dan penyesuaian upah 2026 tidak segera direspons perusahaan.
(Yohanes)
