Morowali, Sulawesi Tengah — Ketidakhadiran dokter spesialis RSUD Morowali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dugaan kelalaian medis terhadap pasien Ramdana memicu kritik tajam dari mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Mereka menilai absennya pihak kunci dalam peristiwa tersebut bukan hanya persoalan disiplin, tetapi menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab moral dalam pelayanan kesehatan.
RDPU, yang seharusnya menjadi ruang resmi negara untuk mengungkap fakta serta memberi jawaban kepada publik, dinilai berjalan pincang karena dokter spesialis yang menangani kasus tersebut tidak hadir tanpa penjelasan jelas.
“Bagi kami, kehadiran dokter dalam RDPU bukan formalitas. Itu bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat, terutama keluarga korban. Ketidakhadiran ini melemahkan proses klarifikasi dan mencederai kepercayaan publik,” tegas Ary Tengko, mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali, Rabu (26/11/2025).
Mahasiswa juga mempertanyakan tidak adanya notulen atau berita acara resmi dari RDP tersebut — dokumen penting yang menjadi rekam jejak proses, pernyataan, dan keputusan. Ketiadaan dokumen ini dianggap sebagai tanda bahwa proses RDPU tidak dikelola secara profesional dan jauh dari standar transparansi lembaga publik.
“Ketiadaan notulen membuka ruang manipulasi informasi dan hilangnya fakta. Ini preseden buruk bagi akuntabilitas publik,” lanjut Ary.
Mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan mereka sederhana: proses yang transparan, kehadiran pihak yang bertanggung jawab, dokumen resmi yang dapat diverifikasi, dan keadilan bagi masyarakat Morowali — terutama bagi mereka yang terdampak langsung oleh dugaan kelalaian pelayanan kesehatan.
Menurut mereka, persoalan ini bukan sekadar tentang satu dokter atau satu rumah sakit, tetapi tentang standar pelayanan publik di Morowali. Mereka menyatakan bahwa ketika kepercayaan masyarakat dipertaruhkan, institusi harus berani bersikap terbuka, bukan justru menghindar.
“Sebagai generasi muda Morowali, kami tidak akan diam ketika transparansi mulai menipis dan akuntabilitas dilemahkan,” tutup mereka.
(Yohanes)
