Ketua Geram : Sahril
Morowali, Sulawesi Tengah- Gerakan Rakyat Morowali (GERAM), yang terdiri dari elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan responsif Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah. Turunnya Satgas ke lapangan untuk meninjau langsung lokasi perkebunan warga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan agraria secara adil dan transparan.
Kehadiran Satgas PKA Sulteng disambut antusias oleh warga yang selama ini merasa terpinggirkan akibat tergusurnya lahan dan tanaman tumbuh mereka. Masyarakat melihat kehadiran pemerintah sebagai harapan baru bagi penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Peninjauan dimulai pada Senin, 11 November 2025, di Kecamatan Bungku Pesisir, mencakup Desa Tandaoleo dan Desa Lafeu. Satgas PKA Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten Morowali dan perwakilan masyarakat melakukan pengecekan langsung ke perkebunan warga yang terdampak aktivitas perusahaan PT Hengjaya Mineralindo. Data faktual dikumpulkan sebagai bahan laporan objektif yang akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid.
Kegiatan berlanjut pada Selasa, 12 November 2025, di Kecamatan Bahodopi, tepatnya Desa Bete-Bete dan Desa Padabaho. Peninjauan kembali dilakukan bersama Pemkab Morowali dan masyarakat setempat dengan fokus serupa, yaitu memastikan fakta lapangan dapat menjadi dasar solusi yang tepat terhadap konflik agraria yang terjadi.
Langkah konkret Satgas ini memberikan harapan besar bagi masyarakat terdampak. Kehadiran langsung di lapangan dipandang bukan sekadar simbol kepedulian pemerintah, tetapi sebagai langkah strategis untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar.
Masyarakat berharap hasil pengecekan lapangan, dialog, dan pertemuan bersama Satgas PKA Sulteng dapat menjadi pertimbangan objektif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan penyelesaian yang adil dan berpihak kepada rakyat. Warga menantikan keputusan yang tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial serta keberlanjutan hidup mereka.
Sahril, ketua GERAM meyakini bahwa proses yang telah dimulai ini akan mengarah pada penyelesaian yang transparan dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah dan rakyat, yang tampak melalui langkah Satgas PKA Sulteng, menjadi wujud bahwa konflik agraria dapat ditangani melalui pendekatan humanis, solutif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat jangka panjang.
(Yoh)
