Morowali- Anggaran Pokok Pikiran atau sering disebut (POKIR) anggota DPRD Kabupaten Morowali tengah menuai sorotan. Dalam hal ini, DPRD Morowali dinilai sudah terlalu jauh melampaui kewenangannya.
Hal tersebut diungkapkan salah satu tokoh pemuda Morowali, Wazir Muhaemin menegaskan bahwa Fungsi anggota DPRD seharusnya hanya sebatas memastikan program yang merupakan aspirasi masyarakat tersebut anggarannya tersedia.
“Pokok Pikiran itu kan merupakan serapan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD, tugas dan tanggungjawab anggota DPRD adalah memastikan program itu masuk dalam penganggaran di APBD. Tidak lebih dari itu, apalagi bertindak sebagai kontraktor” jelas Wazir kepada media ini, Senin, 13/10/2025.
Namun kenyataannya, lanjut aktivis asal Bungku Barat ini, pihaknya menemukan fakta bahwa ada beberapa oknum DPRD Morowali yang mengambil tindakan melalui kewenangannya.
“Karena banyaknya isu-isu yang berkembang terkait dana pokir ini,” tutup
(Yohanes)
