Morowali – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Inspektorat Daerah menggelar kegiatan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintahan, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024. Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi wujud implementasi Peraturan Bupati Morowali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengamanan Pengaduan atau Whistle Blowing System atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Morowali.
Sekretaris Inspektorat Daerah Morowali, Nur Alam, yang memimpin kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa WBS merupakan mekanisme penting yang memberikan ruang bagi ASN dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum, kode etik, maupun penyalahgunaan wewenang secara aman dan rahasia.
“WBS ini menjadi sarana efektif untuk mencegah dan mendeteksi potensi korupsi sejak dini. Pelapor dilindungi identitasnya, dan laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional,” ujarnya.
Nur Alam berharap seluruh ASN dapat berperan aktif dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Implementasi WBS juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Morowali dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan integritas aparatur negara.
Dalam kegiatan ini, turut hadir narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Fahri Rahman, yang memberikan pemahaman teknis mengenai cara kerja sistem pelaporan, alur penanganan pengaduan, serta jaminan perlindungan bagi pelapor. Para peserta juga mengikuti simulasi langsung penggunaan platform WBS yang akan segera diimplementasikan di lingkungan Pemkab Morowali.
Sumber: Morowalikab
Yohanes
