Indragiri Hilir- 5 Februari 2025 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengalami krisis keuangan lantaran defisit hingga ratusan Miliar.
Disaat kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan tersebut, informasinya pemerintah Pusat juga akan melakukan pemangkasan anggaran sesuai Intruksi Presiden dan Keputusan Mentri Keuangan mencapai ratusan miliar lagi.
Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun Kabupaten Inhil kedepan?
Awak media mencoba mengkonfirmasi beberapa kali ke Pemda Inhil melalui Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD).
Sayangnya, Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Kabupaten Inhil, melalui Kepala Bidang Hendra, memilih bungkam saat dimintai keterangan.
“Kami tidak bisa memberikan penjelasan karena semua sudah satu pintu di PPID Kominfo. Silakan konfirmasi ke sana,” ujar Hendra singkat saat ditemui wartawan pada Selasa, 4 Februari 2025.
Hal ini menimbulkan tanda tanya terhadap ketidakpastikan keuangan daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dihadapkan pada situasi serba tak pasti, termasuk ancaman Tunda Bayar (TB) seperti kegiatan Tahun 2024 yang masih menjadi misteri berapa banyak menjadi beban Pemda tahun 2025 ini.
Kemudian juga, nasib bagi ribuan tenaga honorer yang tidak lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi catatan penting Pemda dan DPRD Inhil.( Idham Rizal)
