Morowali, Sulawesi Tengah — Koalisi Masyarakat Unsongi (KMU) mengecam keras dugaan tindakan Pemerintah Desa Unsongi, khususnya Kepala Desa Unsongi, yang diduga melakukan aktivitas reklamasi secara diam-diam tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Dugaan reklamasi tersebut memicu keresahan warga dan memunculkan pertanyaan terkait peruntukan serta legalitas kegiatan tersebut, Jumat (23/1/2026).
Koordinator KMU, Amrin, menyampaikan bahwa aktivitas reklamasi yang diduga dilakukan oleh pemerintah desa tidak hanya menyalahi prinsip transparansi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan publik. Menurutnya, pengambilan material batu dari area gunung dan penumpukan material di sekitar pesisir hingga memakan sebagian badan Jalan Trans Sulawesi sangat berisiko bagi pengguna jalan.
“Kami menilai reklamasi ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat. Tidak ada penjelasan akan digunakan untuk apa. Aktivitas pengikisan gunung dan penumpukan batu di dekat jalan provinsi jelas membahayakan keselamatan,” tegas Amrin.
KMU menduga kuat aktivitas reklamasi tersebut melibatkan Pemerintah Desa Unsongi bersama Kepala Desa, sehingga mereka mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bersikap tegas menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, KMU juga meminta pemerintah daerah dan dinas terkait untuk turun tangan melakukan pengecekan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran.
Amrin menilai, jika praktik seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa. Ia khawatir tindakan tersebut akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan penguasaan ruang laut dan pesisir secara perorangan tanpa aturan.
“Kalau laut dan pesisir bisa dikuasai secara sepihak seperti ini, masyarakat jangan disalahkan jika nanti ikut melakukan reklamasi. Justru kepala desa yang memberi contoh,” ujarnya.
Lebih lanjut, KMU menyatakan akan mengambil langkah tegas apabila pemerintah daerah, BPD, dan instansi terkait terkesan membiarkan persoalan tersebut. KMU bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap tata kelola pemerintahan desa yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Masih banyak persoalan masyarakat yang belum diselesaikan, namun justru muncul aktivitas yang kami duga bermuatan kepentingan pribadi. Jika ini terus dibiarkan, kami akan turun ke jalan,” kata Amrin.
Sementara itu, Kepala Desa Unsongi, Reza Abbas, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan resmi. Pihak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi untuk memperoleh klarifikasi dan penjelasan dari yang bersangkutan.
(Yohanes)
