Morowali, Sulawesi Tengah — Kekecewaan warga Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali kembali memuncak. Warga melakukan aksi blokade di kawasan wisata Air Terjun Veranomata sebagai bentuk protes atas belum ditindaklanjutinya kesepakatan pengelolaan wisata yang telah dibahas sejak tahun lalu.
Aksi tersebut dipicu karena warga menilai Pemda Morowali mengabaikan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lintas Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Morowali yang digelar pada 9 Mei 2025.
“Hari ini kami melakukan blokade wisata Veranomata karena kekecewaan warga terhadap Pemerintah Daerah. Padahal sudah ada RDPU dan rekomendasi DPRD terkait pengelolaan wisata ini,” ujar Ganirun, Ketua Karang Taruna Fatu Metabe Desa ipi, Kepada media ini, Selasa (20/01/2026).
Dalam RDPU tersebut, DPRD Morowali secara resmi merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Desa Ipi terkait kerja sama pengelolaan kawasan wisata Veranomata sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun hingga kini, warga menilai rekomendasi tersebut belum diindahkan.
“Kami menilai Pemda Morowali tidak menjalankan hasil RDPU dan mengabaikan tuntutan warga di kawasan wisata Veranomata Ipi,” tegas Ganirun.
Selain RDPU, warga juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara masyarakat Desa Ipi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Morowali pada 23 Juli 2024.
Dalam kesepakatan tersebut, Disporapar Morowali bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyetujui dua poin penting, yakni:
1. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi hibah pengelolaan kawasan destinasi wisata Air Terjun Veranomata kepada Pemerintah Desa Ipi untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan destinasi wisata Veranomata diserahkan sementara kepada BUMDes Desa Ipi hingga proses hibah pengelolaan resmi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Morowali.
3. Warga menilai kesepakatan tersebut tidak pernah direalisasikan, sehingga memicu kekecewaan dan berujung pada aksi blokade sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Daerah Morowali belum memberikan keterangan resmi terkait aksi blokade tersebut. Media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi terkait.
(Yohanes)
