Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Pemerintahan

GRD KK-Morowali Gelar Aksi Tuntut Pencopotan Dirut RSUD dan Dokter Penangan Korban

12
×

GRD KK-Morowali Gelar Aksi Tuntut Pencopotan Dirut RSUD dan Dokter Penangan Korban

Sebarkan artikel ini

Morowali, Sulawesi Tengah— Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan Morowali pada Senin (1/12/25). Dalam aksi tersebut, massa mendesak agar Direktur RSUD Morowali segera dicopot dari jabatannya serta dokter spesialis yang menangani korban dikeluarkan dari rumah sakit.

Aksi ini dipicu oleh meninggalnya seorang bayi yang diduga akibat kelalaian pelayanan di RSUD Morowali. Peristiwa tersebut mendapat perhatian serius dari banyak pihak, termasuk GRD KK-Morowali yang menyatakan sikap tegas terhadap kasus ini.

Koordinator lapangan, Amrin, menilai Dinas Kesehatan Morowali harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas, mulai dari RSUD hingga puskesmas di tiap kecamatan.

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar dinas dapat memastikan kualitas layanan serta mengetahui kondisi sarana kesehatan di lapangan.

“Seorang bayi meninggal akibat kelalaian pihak RSUD yang tidak mengutamakan keselamatan pasien,” tegasnya.

Ia menambahkan, kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan. Pelayanan terhadap pasien, khususnya yang masuk ke RSUD Morowali, harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh kalah oleh urusan administratif.

Amrin juga menyinggung program pemerintah daerah. “Harusnya Bupati Morowali sudah merealisasikan program jemput sakit, pulang sehat, namun itu semua perlu pengawasan agar bukan sekadar visi misi.”

Selain itu, GRD KK-Morowali menyoroti sikap dokter yang menangani korban yang dinilai tidak kooperatif, termasuk tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Morowali. Direktur RSUD juga dianggap tidak menunjukkan tanggung jawab atas insiden tersebut.

Karena itu, massa menuntut tiga hal:
1. Pencopotan Direktur RSUD Morowali.
2. Pemberhentian dokter spesialis yang menangani korban.
3. Evaluasi menyeluruh sistem pelayanan di RSUD serta pemenuhan hak korban.

Amrin menegaskan, bila tuntutan tersebut tidak segera mendapat respons, GRD KK-Morowali akan kembali turun aksi dan melakukan pendudukan di Dinas Kesehatan.

 

(Yohanes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250 Example 728x250 Example 728x250