Morowali, Sulawesi Tengah- Sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Morowali menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Dinas Pendidikan yang membuka ruang dialog membahas polemik Beasiswa 2025. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 12 lembaga mahasiswa, termasuk Gerakan Revolusi Demokratik (GRD), Aliansi Mahasiswa Morowali, serta sejumlah kampus di daerah tersebut.
Dalam dialog yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Morowali, Rabu (5/10), Kepala Dinas Pendidikan Arifin Lakane menjelaskan perkembangan dan berbagai opsi penyelesaian bagi 718 mahasiswa yang belum menerima pencairan beasiswa tahap ketiga.
Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Morowali, Amrin, menyampaikan bahwa hasil diskusi ini membawa kejelasan sekaligus harapan baru bagi mahasiswa. Ia menilai komitmen Dinas Pendidikan menjadi langkah positif dalam menyelesaikan persoalan yang sempat menimbulkan kebingungan di kalangan penerima beasiswa.
“Alhamdulillah, Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali sudah berkomitmen mengakomodir 718 mahasiswa dan akan diusahakan semaksimal mungkin untuk dicairkan di 2025. Ini sudah menjadi komitmen bersama, tinggal menunggu mekanisme dan prosedur administrasinya sampai tahapan pencairan,” ujar Amrin.
Ia menambahkan, pihaknya berharap agar pengelolaan data penerima beasiswa di tahun mendatang lebih efektif agar masalah serupa tidak kembali terjadi.
“Kami berharap penuh kepada Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan agar ke depan pengolahan data lebih tertib dan efisien, sehingga tahun 2026 nanti fokusnya bukan lagi menyelesaikan masalah, tapi pada evaluasi dan peningkatan program,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan Koordinator Aliansi Mahasiswa Morowali, Fikar, menyatakan bahwa mahasiswa mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Pemda untuk menuntaskan persoalan beasiswa. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar hambatan serupa tidak terulang.
“Kita mendukung penuh langkah Dinas Pendidikan dan Pemda. Namun ke depan kami berharap tidak lagi terjadi keterlambatan seperti ini. Harus ada kolaborasi yang lebih efektif antara Pemda, legislatif, dan eksekutif untuk bersama menyelesaikan permasalahan pendidikan di Morowali,” ujar Fikar.
Dari unsur mahasiswa politeknik, Harun mewakili Politeknik Morowali juga memberikan masukan agar forum diskusi seperti ini bisa digelar secara rutin sebagai wadah komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah.
“Kami berharap Dinas Pendidikan bisa sering-sering mengadakan forum seperti ini agar kami mahasiswa politeknik bisa terkoordinir dan mendapatkan informasi langsung. Harapan kami juga, semoga teman-teman kami bisa mendapatkan beasiswa tersebut,” ucap Harun.
Sementara itu, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morowali, Asbal Rasid, menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik dari tim pelaksana beasiswa agar proses administrasi dapat menyesuaikan kondisi mahasiswa di lapangan.
“Kami sempat mendiskusikan bahwa rencana pengalihan 718 mahasiswa ke provinsi bukan solusi tepat, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kami mendesak agar pencairan dilakukan tahun ini, dan Pak Kadis sudah menanggapi hal itu dengan positif. Ke depan, tim yang dibentuk harus lebih efektif dan memperhatikan kondisi mahasiswa, termasuk jarak dan kendala pengumpulan berkas,” jelas Asbal.
Para mahasiswa yang hadir sepakat bahwa hasil diskusi tersebut menjadi bukti keterbukaan dan komitmen Pemerintah Daerah Morowali dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara transparan dan berkeadilan.
(Yohanes)
