Morowali- Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menegaskan setiap kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan di daerahnya wajib bekerja serius, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pesan ini ia sampaikan saat acara penandatanganan nota kesepakatan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi tahun anggaran 2025 di Aula Hotel Soldadu, Bente, Bungku Tengah, Kamis(4/9/25)
Acara tersebut juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Naungan Harahap dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Andi Kaharudin.
“Semua pekerjaan ini harus jelas dan tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Maka dari itu, pekerjaan harus dikontrol bersama, bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga kualitasnya,” tegas Iksan.
Bupati menambahkan dirinya dikenal aktif turun ke lapangan untuk melihat progres pembangunan dan tak segan memprotes jika pekerjaan tidak sesuai.
“Kalau hanya soal gambar saya bisa diam, tapi kalau terkait manfaatnya untuk rakyat, saya akan bersuara. Semua pihak harus sadar, apa yang dibangun ini betul-betul untuk rakyat,” ujarnya.
Iksan juga mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri yang memberikan pendampingan hukum demi menjaga mutu bangunan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Ia menekankan pasar sebagai fasilitas publik memiliki nilai sosial tinggi sehingga tidak boleh dikerjakan asal-asalan.
“Pasar itu tempat berkumpul bersama, sama halnya seperti masjid. Karena itu, dalam proses pembangunannya tidak boleh main-main,” pungkasnya.
Yohanes
