MOROWALI, SULTENG – Sekda Morowali Yusman Mahbub pasang badan. Ia memerintahkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Morowali wajib kooperatif dan tidak boleh “menghilang” saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng dimulai Senin (24/8/2026).
Perintah tegas itu disampaikan Yusman saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Morowali. Alasannya satu: Morowali mengejar kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2026.
“Hari ini Ibu Wakil Bupati menerima BPK dan dilanjutkan entry meeting. Saya harap seluruh pimpinan OPD, sekretaris, sampai bendahara yang namanya disebut wajib hadir,” tegas Yusman.
Bagi Sekda, entry meeting bukan formalitas. Ini momen krusial untuk mendengar langsung temuan dan teguran BPK agar tidak ada lagi alasan “tidak tahu” di belakang.
Yusman menyentil keras soal catatan Morowali. Daerah ini pernah 11 kali berturut-turut meraih WTP. Catatan emas itu jangan sampai tercoreng hanya karena kelalaian hari ini.
“Kalau sebelumnya kita 11 kali WTP, kenapa sekarang harus tidak WTP? Ini bukan kesalahan Bupati dan Wabup saja. Ini tanggung jawab kita semua, tim kerja,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia mengingatkan, Bupati memang penentu kebijakan. Tapi yang menyusun program, merencanakan anggaran, sampai mengeksekusi di lapangan adalah OPD.
“Bupati itu pimpinan. Yang kerja di atas meja, yang bikin program itu kita semua OPD. Jangan sampai karena kelalaian satu OPD, nama baik Morowali yang taruhannya,” pungkasnya.
Pernyataan Sekda ini muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan di Morowali. Banyak yang bertanya: mampukah Pemkab Morowali memperbaiki diri dan kembali ke jalur WTP?
Yusman berharap pemeriksaan BPK tahun ini menjadi cambuk. Bukan untuk mencari siapa salah, tapi untuk membenahi agar uang rakyat benar-benar dikelola dengan benar.
“Kenapa harus dihadirkan semua? Supaya kita dengar arahan BPK. Apa temuan, apa hambatan kita selama ini dalam mengelola keuangan daerah,” tutupnya.(*)
