Morowali, Sulawesi Tengah — Pembangunan gedung Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah senilai Rp23 miliar kembali menuai sorotan dari masyarakat Morowali.
Meski sebelumnya disebut telah sesuai regulasi, sejumlah kalangan menilai pernyataan tersebut belum menjawab persoalan utama yang dipertanyakan publik.
Salah satu warga dalam diskusi publik, Senin (30/3/2026), mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Morowali memberikan hibah untuk pembangunan fasilitas institusi vertikal, sementara kebutuhan dasar masyarakat dinilai masih banyak yang belum terpenuhi.
Menurutnya, keberadaan regulasi tidak serta-merta menutup ruang kritik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya soal sesuai atau tidaknya dengan aturan, tetapi apakah ini menjadi prioritas dan adil bagi masyarakat,” ujarnya.
Kritik ini menyoroti pentingnya transparansi serta pertimbangan kepentingan publik dalam pengambilan kebijakan anggaran daerah.
Sejumlah pihak juga mengingatkan agar regulasi tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembenaran, tanpa melihat aspek kebutuhan riil masyarakat dan dampaknya secara langsung.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika di tengah masyarakat terkait arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari kepentingan publik.(*)
