Morowali, Sulawesi Tengah — Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK–Morowali) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali pada Senin (1/12/2025). Aksi tersebut dipicu oleh meninggalnya seorang bayi yang ditangani Puskesmas Bahomotefe, yang diduga akibat kelalaian dalam proses pemeriksaan dan penanganan medis oleh pihak puskesmas maupun RSUD Morowali beberapa minggu terakhir.
Kasus ini memicu perhatian luas masyarakat dan mendorong tuntutan agar Pemerintah Daerah Morowali mencopot Direktur RSUD Morowali serta menindak tegas tenaga medis yang menangani pasien tersebut.
Ketua GRD KK–Morowali, Amrin, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut digelar untuk mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap peristiwa meninggalnya bayi tersebut.
“Kami datang untuk menuntut pengusutan tuntas kasus ini. Tidak ada akses yang memadai untuk memenuhi hak-hak korban. Karena itu kami meminta Dinas Kesehatan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar kasus ini tidak berhenti begitu saja,” ujar Amrin.
Ia menekankan bahwa persoalan nyawa tidak dapat dibandingkan dengan urusan administrasi apa pun.
“Urusan nyawa tidak sebanding dengan apa pun. Dinas Kesehatan harus memastikan pelayanan terbaik dan melakukan pengawasan penuh terhadap RSUD Morowali,” tegasnya.
Amrin juga menyoroti lemahnya pengawasan Dinas Kesehatan, termasuk kondisi Puskesmas Bahomotefe yang disebut masih jauh tertinggal secara fasilitas dan pelayanan dibanding puskesmas lain di Kabupaten Morowali, meski harus melayani pasien dari dua kecamatan.
Selain itu, ia menilai pihak RSUD Morowali lalai dalam menjalankan pengawasan terhadap tenaga medis.
“Kami melihat tidak ada komitmen pengawasan dari RSUD Morowali. Jabatan seolah membuat mereka terlena sehingga tidak menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap dokter-dokter yang ada,” ujarnya.
Dalam kronologi yang disampaikan, keluarga korban sempat membawa pasien ke RSUD Morowali dua minggu sebelum kejadian, namun salah satu dokter memberikan rekomendasi agar pasien kembali ke Puskesmas Bahomotefe. Keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian serius yang kemudian berdampak pada meninggalnya bayi tersebut.
“Ini pelanggaran serius. Meski korban masih bayi, ia tetap generasi bangsa yang memiliki masa depan,” katanya.
Amrin juga mengkritik pemerintah daerah yang dinilai kurang memperhatikan fasilitas kesehatan di kecamatan dan desa, meski Morowali merupakan salah satu penyumbang dana besar bagi negara melalui sektor industri.
Di akhir orasi, pihak GRD KK–Morowali menyampaikan tuntutan utama mereka:
1. Dokter yang menangani pasien harus dikeluarkan dari RSUD Morowali.
2. Direktur RSUD Morowali harus dicopot dari jabatannya
(Yohanes)
