Morowali, Sulawesi Tengah- Dinas Pendidikan Morowali melakukan diskusi dengan 12 organisasi mahasiswa terkait polemik Beasiswa 2025. Dalam diskusi itu, Kepala Dinas Pendidikan, Arifin Lakane, menceritakan perkembangan dan solusi yang sudah dibawa Pemda dalam persoalan tersebut.
“Masalah (beasiswa) ini sementara sedang digodok antara Pemerintah Daerah dan DPRD, mudah-mudahan bisa teralisir. Kami juga besok bersama Pak Inspektur dan Kabag Keuangan akan ke Palu untuk audiensi bersama Kepala BPKP dan evaluasi BPK,” jelas Arifin di Kantor Dinas Pendidikan, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan kepada mahasiswa bahwa terkait persoalan anggaran harus melalui prosedur dan administrasi yang jelas agar tidak menjadi temuan. Arifin juga menegaskan bahwa wacana pengalihan beasiswa ke Program Berani Cerdas hanya merupakan salah satu dari banyak opsi yang sedang dipertimbangkan Pemda.
“Kemarin itu saya menjelaskan ke media ada beberapa opsi. Kalau ada 10 opsi, maka Berani Cerdas itu adalah opsi ke-10. Diskusi ini kami adakan supaya tidak menjadi informasi yang simpang siur, dan 718 mahasiswa ini bisa menerima hak yang sama, sesuai permintaan Pak Bupati,” jelasnya.
Dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu, Arifin juga menyampaikan adanya opsi lain seperti memberikan beasiswa senilai Rp12 juta kepada 718 mahasiswa yang belum menerima bantuan tersebut pada tahun 2026, atau mencairkannya dua kali sekaligus (double).
Respons Mahasiswa: Apresiasi dan Harapan untuk Perbaikan ke Depan
Diskusi tersebut mendapat apresiasi dari para perwakilan mahasiswa yang hadir. Mereka menilai langkah Dinas Pendidikan membuka ruang dialog sebagai bentuk nyata keterbukaan informasi dan komitmen menyelesaikan persoalan beasiswa dengan cara yang transparan.
Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD), Amrin, menyebut bahwa hasil diskusi ini membawa angin segar bagi ratusan mahasiswa penerima yang belum mendapatkan haknya.
“Alhamdulillah pada siang hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali sudah berkomitmen mengakomodir 718 mahasiswa dan akan diusahakan semaksimal mungkin untuk dicairkan di 2025. Ini sudah menjadi komitmen bersama, tinggal menunggu mekanisme dan prosedur administrasinya sampai tahapan pencairan,” ujar Amrin.
Sementara itu, Fikar, perwakilan Koordinator Aliansi Mahasiswa Morowali, menyampaikan dukungan sekaligus masukan kepada pemerintah agar ke depan tidak terjadi keterlambatan serupa.
“Kita mendukung penuh langkah Dinas Pendidikan dan Pemda. Namun ke depan kami berharap tidak lagi terjadi proses yang menghambat pencairan seperti ini. Harus ada kolaborasi yang lebih efektif antara Pemda, legislatif, dan eksekutif dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Morowali,” tegas Fikar.
(Yohanes)
