Morowali, Sulawesi Tengah – Ketua Ikatan Mahasiswa Sulawesi Tengah (IMA SulTeng) Makassar, Muhammad Afdhal Saputra, angkat bicara menanggapi pemberitaan mengenai kekhawatiran warga dan respons emosional Kepala Desa (Kades) Laroenai, Tawakal, terkait aktivitas blasting PT. Mineral Bumi Puluti (MBP) di wilayah Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
Afdhal menilai, sikap Kades yang menolak tanggung jawab dan merespons secara emosional menunjukkan gagalnya fungsi pengawasan dan pelayanan publik di tingkat daerah, sekaligus berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan dan mengecam keras respons emosional Kades Laroenai. Pernyataan seperti ‘itu bukan urusan saya’ adalah bentuk pengabaian tanggung jawab publik. Seorang kepala desa seharusnya menjadi fasilitator dan penjamin keamanan warga, bukan malah menolak memberi keterangan dengan nada tinggi,” tegas Afdhal.
Menurutnya, permintaan Kades untuk mengetahui identitas pelapor justru bisa diartikan sebagai bentuk intimidasi terhadap warga yang ingin menyampaikan keluhan atas potensi bahaya aktivitas industri tambang di wilayahnya.
Afdhal mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali, terutama Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Camat Bungku Pesisir, untuk segera turun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi terkait aktivitas blasting PT. MBP di perbatasan Desa Sambalagi dan Laroenai.
“Ini bukan lagi soal izin perusahaan, tapi soal keselamatan jiwa. Jika kepala desa setempat angkat tangan, maka Pemda harus turun tangan memastikan SOP keselamatan dipatuhi, termasuk jarak aman peledakan dari akses jalan umum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Afdhal menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) tidak boleh mengorbankan keselamatan publik.
“Kami meminta Pemda Morowali segera memanggil pihak PT. MBP untuk evaluasi izin operasinya, terutama terkait penggunaan bahan peledak di area dekat jalan umum. Inspektorat juga harus mengusut sikap Kades Laroenai. Keselamatan warga harus menjadi prioritas, bukan kepentingan bisnis,” tutupnya.
(Yohanes)
