Morowali- Gelombang penolakan terhadap keberadaan PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Morowali semakin meluas. Setelah masyarakat lingkar tambang di Bungku Timur menyuarakan kekecewaannya, kini mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, S.Sos, turut angkat bicara dengan tegas menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut.
Dalam pernyataannya kepada media ini, Minggu (12/10/2025), Irwan menyampaikan bahwa kehadiran PT Vale Indonesia Tbk dinilai tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar wilayah tambang.
“Seratus persen, harga mati, tolak PT Vale Indonesia Tbk. Perusahaan ini tidak membuat masyarakat Morowali sejahtera, terutama masyarakat lingkar tambang,” tegas Irwan.
Ia menilai, perusahaan telah ingkar terhadap sejumlah janji lama, termasuk pembangunan smelter di Blok Bahodopi yang hingga kini tak kunjung terealisasi.
“PT Vale ini sudah ingkar janji. Pertama, soal pembangunan smelter di Blok Bahodopi. Kedua, kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Ketiga, hasil nikel justru dijual ke luar daerah, dan ironisnya, mereka lebih memprioritaskan pengusaha luar daripada pengusaha lokal,” ungkapnya.
Irwan pun meminta pemerintah untuk mencabut izin operasional PT Vale Indonesia Tbk di wilayah Morowali.
“Kami bersepakat dan meminta pemerintah untuk mencabut izinnya. Sejak dulu saya sudah menolak. Tahun 2010 saya bahkan ikut turun demo hingga melakukan pembakaran sebagai bentuk protes, karena PT Vale tidak komitmen membangun smelter di Bahodopi,” ujarnya mengingat masa awal penolakan.
Ia menilai, langkah perusahaan yang terus mengekspor hasil nikel keluar daerah tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal merupakan bentuk pengabaian terhadap kontrak karya yang pernah disepakati.
“Kami mengutuk keras PT Vale. Mereka harus angkat kaki dari bumi Morowali karena kehadirannya tidak membawa kesejahteraan,” tandasnya.
Sementara itu, Vanda Kusumaningrum, Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Tbk, dalam pernyataan tertulis sebelumnya menegaskan bahwa PT Vale menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif.
“Kami terus berupaya berkoordinasi dan berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang terarah dan berbasis solusi,” ujar Vanda.
PT Vale, lanjutnya, berkomitmen menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, serta terus memperkuat hubungan yang saling menghormati dengan masyarakat sekitar wilayah tambang.
(Yohanes)
