Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Morowali- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Morowali, Amir Aminudin, S.Pd., M.M., meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menindak tegas pegawai yang malas dan tidak disiplin.
Menurutnya, sidak atau inspeksi mendadak selama ini belum memberi efek jera bagi aparatur yang abai terhadap kewajiban.
“Saya ini sebetulnya orang yang disiplin, tapi kewenangan memberi sanksi itu ada di BKD. Boleh dicek, apakah pernah Kepala Dinas Pendidikan ditemukan nongkrong di kantin saat jam kerja? Tidak ada. Jadi yang malas itu sebaiknya diproses langsung oleh BKD,” tegas Amir, Sabtu (20/09/2025).
Amir menjelaskan, ia tidak mungkin mengawasi seluruh staf satu per satu. Fungsi pengawasan seharusnya berlapis melalui Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi. Selain itu, ada kondisi di mana pegawai tampak tidak berada di kantor karena mencari jaringan internet di luar untuk bekerja. Namun, ia menekankan, bila benar-benar ada pegawai malas, Disdikbud sudah melaporkannya ke BKD untuk ditindak.
“Sidak habis lebaran contohnya, ada laporan beberapa pegawai tidak masuk. Tapi hasilnya tidak ada tindak lanjut. Jadi, kalau mau serius, jangan sekadar laporan, harus ada sanksi nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, di lingkup Disdikbud sendiri sudah ada tindakan tegas berupa penahanan gaji bagi pegawai yang terbukti tidak disiplin.
“Bagi saya, kalau ada orang tidak disiplin, saya tahan gajinya. Mereka bertanya, kenapa gaji ditahan? Saya bilang, gaji itu hak yang didapat setelah kewajiban ditunaikan, bukan otomatis milik pegawai,” ungkapnya.
Amir juga menyoroti masalah kedisiplinan guru di wilayah kepulauan yang sering tidak berada di tempat tugas. Menurutnya, hal itu tidak bisa lagi ditoleransi karena profesi pendidik menyangkut masa depan generasi.
“Ini soal kesadaran kolektif, bukan anak-anak yang harus dipaksa dengan rotan. Kalau tidak ada sanksi, ya tidak akan pernah sadar. Maka BKD harus benar-benar tegas,” pungkasnya.
Yohanes
