MOROWALI — Amarah warga Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, memuncak. Polemik lahan yang mereka klaim milik masyarakat disewakan secara sepihak kepada perusahaan tambang kembali meledak. Aparat desa, bahkan mantan kepala desa, dituding bermain mata dengan PT Indo Berkah Jaya Mandiri (IBJM) dan PT Rehan Catur Putra (RCP).
Kasus ini bermula sejak 15 Februari 2025. Warga menyebut lahan mereka “dirampas” lalu disewakan kepada perusahaan tambang tanpa persetujuan. Mereka menyebut praktik ini sebagai gaya kepemimpinan otoriter yang mengkhianati kepentingan rakyat.
“Sangat tragis. Lahan yang jelas-jelas milik masyarakat dirampas lalu disewakan oleh oknum pemerintah desa. Akibatnya masyarakat diadu domba, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah antar keluarga,” ungkap Arlan, salah satu warga.
Praktik adu domba ini bahkan disebut telah meretakkan hubungan kekeluargaan. Dua pihak yang berseteru memiliki ikatan keluarga dekat (ipar dan kemenakan), namun kini saling berhadapan akibat keputusan aparat desa yang dianggap sepihak.
Puncak kemarahan warga diwujudkan dengan aksi di rumah pribadi Kepala Desa Torete sekaligus penyegelan Kantor Desa Torete. Mereka menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan lahan, dan mendesak pemerintah daerah turun tangan sebelum konflik horizontal makin melebar.
Dalam aksinya, masyarakat mengajukan tuntutan keras:
1. Dugaan penyalahgunaan anggaran pembebasan aset desa senilai Rp4.016.000.000.
2. Dana CSR/PPM dari PT TAS sebesar Rp3.700.000.000 lebih (2022–2024) yang dinilai tak transparan.
3. Dana CSR PT Indo Berkah Jaya Mandiri sebesar Rp300.000.000 yang disebut dikelola sepihak tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.
4. Dugaan sabotase lahan masyarakat oleh aparat desa yang diduga berkolaborasi dengan perusahaan, sehingga masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan.
Warga menegaskan, kebijakan aparat desa selama ini bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah segera turun tangan agar polemik ini tidak berlarut dan menjelma konflik lebih luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa maupun perusahaan belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi mereka untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut.(red)
