Morowali- Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Senin (17/3/2025).
Hadir pada Rakor itu, Atas nama Bupati Morowali, Wakil Bupati (Wabup) Iriane Iliyas bersama Inspektur Morowali, Afridin, SH, M.SA.,Kaban Bapelitbangda, Hasyim, S.Pi.,Kabag Tapem, Asep Haerduin, Kabag Hukum, Bahdin Baid, S.H, M.H., serta perwakilan OPD terkait lainnya, bertempat di Aula Kantor Bapelitbangda Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah.
Rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan pemerintah dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, serta pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi pembangunan 3 juta rumah.
Membuka kegiatan Rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa, penandatanganan nota kesepahaman ini sangat penting sebagai bentuk kepastian terkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dia menegaskan, RTRW dan RDTR sangat krusial karena mengatur tentang posisi ruang hijau, ruang pemukiman, ruang komersial dan ruang transmigrasi.
“Kalau tidak ada RTRW dan RDTR, maka otomatis nanti adanya ketidakpastian di dunia usaha dan juga program pemerintah, karena itu perlu adanya perizinan online,” tutupnya.
Diketahui Rakor penyelenggaraan pemerintahan daerah ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah mulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Se-Indonesia. Acara dipusatkan di Sasana Bakti Kemendagri.(Kominfo)
