Morowali, Sulawesi Tengah – Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali) menyesalkan gagalnya 718 mahasiswa memperoleh bantuan beasiswa Kabupaten Morowali tahap III tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, sebelumnya menyampaikan melalui akun resmi media sosial Bupati Morowali pada Jumat (31/10/2025), bahwa kuota tahap III hanya mampu menampung 548 mahasiswa dari total pendaftar yang jauh lebih banyak.
“Ini murni kesalahan dari dinas yang tidak cermat menghitung jumlah mahasiswa yang banyaknya mendaftar untuk mendapatkan beasiswa sebesar Rp 12 juta ini,” ujar Arifin. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar mahasiswa yang gagal menerima dapat dialihkan ke program Beasiswa Berani Cerdas yang digagas Gubernur, meski dengan nominal lebih kecil.
Menanggapi hal itu, Ketua GRD KK-Morowali, Amrin, menyatakan kekecewaannya atas pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola program beasiswa telah menciptakan ketimpangan dan menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa.
“Pernyataan kepala dinas justru seolah mengkotak-kotakkan penerima. Sementara pendaftar tahap I dan II semuanya menerima Rp 12 juta, pada tahap III malah 700 lebih mahasiswa tidak diakomodir. Ini bentuk ketidakadilan,” tegas Amrin melalui pesan WhatsApp kepada media, Jumat (31/10/2025).
Amrin juga menyoroti sikap Bupati Morowali yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap janji politiknya. “Seharusnya bupati sudah paham dan siap merealisasikan bantuan pendidikan tanpa harus ada ratusan mahasiswa yang dirugikan,” ujarnya.
Terkait rencana pengalihan penerima yang gagal ke program Beasiswa Berani Cerdas dengan nilai Rp 3 juta, Amrin menyebut kebijakan itu tidak adil. “Kalau tidak ada solusi dari Bupati Morowali, maka bupati hari ini sengaja menciptakan ketidakadilan dalam setiap programnya. Jangan merasa visi-misi sudah tercapai hanya karena tahap I dan II selesai,” ucapnya.
Lebih lanjut, Amrin meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyerahkan berkas para mahasiswa ke Provinsi sebelum masalah ini dituntaskan secara internal. “Persoalan ini harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sendiri. Jangan lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Ia pun mendesak Bupati Morowali untuk segera mengambil langkah konkret dalam memastikan pemerataan bantuan pendidikan. “Bupati harus segera mengambil sikap tegas agar 700-an mahasiswa ini juga bisa merasakan apa yang dirasakan penerima tahap I dan II,” tegas Amrin.
Sebagai penutup, Amrin menyatakan jika dalam waktu seminggu ke depan tidak ada solusi dari pemerintah daerah, GRD KK-Morowali akan kembali melakukan aksi demonstrasi.
“Kami mengimbau seluruh ketua lembaga kemahasiswaan dan organisasi kedaerahan untuk bersatu mengawal persoalan ini sampai seluruh mahasiswa mendapatkan haknya,” tutupnya.
(Yohanes)
